contoh makalah tentang pendidikan di Indonesia dan Solusinya

Contoh makalah tentang pendidikan di Indonesia dan Solusinya

BAB II

PEMBAHASAN

A.      PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pengertian Pendidikan| Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Secara etimologi atau asal asul kata. Kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut education yang berasal dari bahas latin yaitu 'educatum' yang tersusun atas dua kata yaitu 'E' dan "Duco". Kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit menjadi banyak, sementara 'Duco' berarti perkembangan atau sedang berkembang. Hal ini secara etimologi, pengertian pendidikan adalah menjadi berkembang atau bergerak dari dalam keluar, atau dengan kalimat lain, pendidikan berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri (inner abilities) dan kekuatan individu. Kata Education sering juga dihubungkan dengan 'Educere' (Latin) yang berarti dorongan (propulsion) dari dalam keluar. Artinya untuk memberikan pendidikan melalui perubahan yang diusahakan melalui latihan ataupun praktik. Oleh karena itu definisi pendidikan mengarahkan untuk suatu perubahan terhadap seseorang untuk menjadi lebih baik.

Pengertian pendidikan menurut Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan berupa awalan ‘pe’ dan akhiran ’an’ yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelokmpok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran.

Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli

1.      Ki Hadjar Dewantara

Pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

2.      Plato

pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup (life-long) yang dimulai dari seseorang lahir hingga kematiannya, yang membuat seseorang bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Plato pun menambahkan bahwa pendidikan tidak hanya menyediakan ilmu pengetahuan dan kemampuan akan tetapi nilai, pelatihan insting, membina tingkah laku dan sikap yang benar. Pendidikan yang sejati (true education), akan memiliki kecenderung terbesar dalam membentuk manusia yang beradab dan memanusiakan manusia dalam hubungan mereka bermasyarakat dan mereka yang berada dalam perlindungannya.

3.    Comenius

pada abad pertengahan, bahwa pendidikan adalah proses dimana individu mengembangkan kualitasnya  terhadap agama, ilmu pengetahuan dan moralnya, yang membuatnya mampu mengklaim dirinya sebagai manusia.

4.      Martinus Jan Langeveld

Pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

5.      Gunning dan Kohnstamm

Pendidikan adalah proses pembentukan hati nurani. Sebuah pembentukan dan penentuan diri secara etis yang sesuai dengan hati nurani

B.     SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan, di antaranya:

Ø  Sistem Pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai.

Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Disini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan, dsb. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran Pkn, bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Ø  Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka.

Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik di tuntut untuk dapat bersaing dengan teman, berfikir kreatif dan inovatif

Ø  Sistem pendidikan beragam.

Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dll. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.

Ø  Sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu.

Di dalam KBM, waktu di atur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya.

Ø  Sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman.

Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan / pergantian dari waktu ke waktu, hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum K-13

C.      MASALAH POKOK PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan social budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak singkron dengan pembanguan nasional. Kaitan yang erat  antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahakn intern sistem kondisi pendidikan itu menjadi sanggat kompleks, artinya suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri.

Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat di lepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sanggat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak.

Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang di hadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita yaitu :

a.    Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan

b.   Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan  kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Dari kedua masalah pokok tersebut, maka permasalahan pokok yang pertama yaitu mengenai masalah pemerataan pendidikan dan masalah pokok yang ke kedua menyangkut masalah mutu, efisiensi dan relevansi pendidikan.

Jenis-jenis Permasalahan Pokok Pendidikan

Dalam lingkup nasional, telah ditetapkan empat masalah pokok pendidikan yang dirasa perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya. Empat masalah pokok tersebut yaitu:

1.      Masalah pemerataan pendidikan

Dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional serta melaksanakan fungsi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas demi pembangunan, maka perlu ditekankan bahwa pendidikan di  Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Adapun yang dimaksud pelaksanaan pendidikan yang merata adalah  pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini masalah pemerataan pendidikan dikatakan  timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau dapat dikatakan tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia.

Sejak awal perhatian terhadap pemerataan pendidikan telah mulai digancarkan secara yuridis.  Bagi anak-anak usia sekolah, mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan terutama SD merupakan hal yang sangat penting. Diharapkan mereka dapat memperoleh bekal dasar seperti kemampuan membaca, menulis dan berhitung sehingga mampu mengikuti perkembangan bangsa.

Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga menyebabkan kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

2.      Masalah Mutu Pendidikan

Mutu diartikan sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan menjadi sorotan karena sangat berperan besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang telah tercetak melalui pendidikan. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.

Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang diharapkan yaitu menghasilkan keluaran berupa tenaga profesional yang berguna bagi bangsanya. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan system sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja. Penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan system tes unjuk kerja.

Jika tujuan dari pendidikan nasional dijadikan sebagai kriteria kelulusan suatu mutu pendidikan, maka keluaran dari suatu system pendidikan menjadikan pribadi yang bertaqwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang yang social dan bertanggung jawab, warga Negara yang cinta pada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan social. Dengan demikian keluaran tersebut diharapkan mampu mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan juga lingkungan

Terkadang orang-orang melakukan penilaian salah terhadap mutu pendidikan. Banyak yang berpendapat bahwa mutu pendidikan dapa dinilai melalui hasil akhir belajar siswa, misalkan saja nilai UN (Ujian Nasional). Sesungguhnya mutu pendidikan yang baik hanya akan didapatkan oleh seseorang setelah melalui proses belajar yang baik pula. Memahami dan mengikuti dengan baik proses belajar sehingga diharapkan dapat menunjukkan hasil belajar yang bermutu. Meskipun hasil tes akhir terlihat memuaskan dari segi nilai, namun jika tidak mengikuti proses dengan baik maka hal hasil tidak akan tercipta keluaran yang berumutu secara pribadi masing-masing. Sehingga proses suatu pendidikan sangat menentukan mutu pendidikan.

Masalah mutu pendidikan yang harus disoroti dan diusahan penanggulangannya di Indonesia adalah masalah pemerataan mutu pendidikan teruama antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pemerataan ini sangat penting adanya agar peningkatan mutu pendidikan dirasakan oleh semua siswa di berbagai pelosok tanah air sehingga nantinya memberi dampak posiif terhadap munculnya banyak keluaran yang professional di tanah air ini.

3.      Masalah Efesiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisisennya tinggi. Jika terjadi sebaliknya efisiensinya berarti rendah.

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah :

a.    Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan

b.    Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan

c.    Bagaimana pendidikan diselenggarakan

d.   Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga

Jika penggunaannya tepat sasaran maka dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Namun jika terjadi yang sebaliknya maka dikatakan pendidikan memiliki efisiensi rendah.

Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di masyarakat, maka masalah efisiensi pendidikan yang pelu memperoleh sorotan yaitu prihal pengangkatan, penempatan dan pengembangan tenaga.

Pengangkatan yang dimaksud disini adalah pengangkatan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan dilapangan. Namun masalah yang terjadi dalam pengangkatan ini adalah kesenjangan antara tenaga yang berlomba-lomba untuk mendapakan pengangkatan dengan quota pengangkatan yang sangat terbatas. Kebutuhan lapangan tidak mampu menampung semua tenaga kependidikan yang ada sehingga hal ini berarti keberadaan tenaga tersebut tidak dapat segera difungsikan.

Begitu pula dengan masalah penempatan, di Indonesia masalah penempatan guru masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan. Seringkali ditemukan bahwa seorang guru mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Hal ini juga dikarenakan oleh masalah jatah pengangkatan  yang kurang efisien sehingga ada sekolah dengan jumlah guru bidang studi tertentu berlebihan namun kekurangan guru untuk suatu bidang studi. Sehingga kebberadaan guru yang berlebihan akan dialokasikan oleh sekolah untuk mengajarkan bidang studi yang gurunya kurang meskipun diluar kewenangan guru tersebut. Misalkan saja guru IPA harus mengajarkan budi pekerti atau agama. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan atau memfungsikan tenaga kependidikan.

Jika ditinjau dari masalah pengembangan tenaga kependidikan maka kaitannya adalah penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Sebagai salah satu contohnya yaitu kesiapan tenaga kependidikan dalam menyambut kurikulum baru. Meskipun ada suatu pembekalan namun para tenaga kependidikan seringkali beranggapan bahwa perubahan kurikulum terlalu cepat dan tidak dibarengi oleh kesiapan dari tenaga pendidik. Kesiapan ini kurang dikarenakan pengembangannya dilapangan juga sangat lambat yaitu berupa penggalakan penyuluhan, latihan, lokakarya serta penyebaran buku panduan baru yang kurang cepat dalam pelaksanaannya. Sehingga masih ada istilah keterlambatan. Keputusan untuk memberlakukan kurikulum ini pun menjadi perbincangan pro dan kontra sehingga memerlukan waktu lama untuk menyepakatinya. Sehingga hal ini dianggap bahwa proses pendidikan kurang efektif dan efisien.

Masalah efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana sering juga terjadi dalam dunia pendidikan. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi satu factor penyebabnya. Sebagai salah satu contoh yaitu adanya pengadaan sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan dari pemakai.

4.      Masalah Relevasi Pendidikan

Sesuai dengan tujuan dari pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Oleh karena itu sistem pendidikan harus dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika hal itu tidak dapat teratasi maka telah mencakup masalah relevansi pendidikan.

Masalah relevensi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau indtitusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja.

Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh pendidikan di sekolah harus di rencanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam pembangunan nasional kedepannya yang telah terencana, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang di perlukan sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu.

Luaran pendidikan dalam hal ini diharapkan dapat mengisi beraneka ragam sektor pembangunan seperti produksi, sektor jasa dan lain-lain baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan mampu memmenuhi segala tuntutan pembangunan nasional tersebut maka relevansi pendidikan dianggap tinggi.

D.      PERMASALAHAN AKTUAL PENDIDIKAN DI INDONESIA

Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya. Permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan.

Masalah aktual dibagi menjadi dua, yaitu mengenai konsep dan mengenai pelaksanaannya. Misalnya, munculnya kurikulum baru merupakan masalah konsep. Maksudnya, apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis dan secara psikologis ataukah tidak. Jika tidak, timbulah masalah pelaksanaan atau masalah operasional.

Berikut masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia :

1.      Masalah keutuhan pencapaian sasaran

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional bab II pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dipertegas lagi di dalam GBHN butir 2a dan b tentang arah dan tujuan pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan vertikal (dengan Tuhan), horizontal (dengan lingkungan dan masyarakat), dan konsentris (dengan diri sendiri); yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Tetapi di dalam pelaksanaanya pendidikan afektif belum ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Untuk itu banyak hambatan yang perlu dihadapi untuk mencapai sasaran secara utuh. Adapun hambatan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

Ø Beban kurikulum sudah terlalu sarat

Ø Pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit, karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru.

Ø Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik.

Ø Penilai hasil pendidikan afektif tidak mudah.

2.      Masalah Kurikulum

Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sumber masalahnya ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah) dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi (bagi mereka ingin lanjut).

Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum:

a.      Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks

Jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Sehingga siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpahaman siswa terhadap keseluruhan materi yang diajarkan.

Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dengan hanya memahami sepintas tentang materi tersebut. Selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak, sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan, guru harus tetap melanjutkan materi. Hal ini tidak sesuai dengan peran guru.

b.      Seringnya berganti nama

Kurikulum pendidikan di Indonesia sering sekali mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum pendidikan Indonesia

Pengubahan nama kurikulum pendidikan tentulah memerlukan dana yang cukup banyak. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk bantuan pendidikan yang lebih berpotensi untuk kemajuan pendidikan.

     

c.       Kurangnya sumber prinsip pengembangan

Pengembangan kurikulum pendidikan tentu saja berdasarkan sumber prinsip, untuk menunjukan dari mana asal mula lahirnya suatu prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah data empiris (pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif), data eksperimen (temuan hasil penelitian), cerita/legenda yang hidup di masayaraksat (folklore of curriculum), dan akal sehat (common sense).

Namun dalam fakta kehidupan, data hasil penelitian (hard data) itu sifatnya sangat terbatas. Terdapat banyak data yang bukan diperoleh dari hasil penelitian juga terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah yang komploks, diantaranya adat kebiasaan yang hidup di masyarakat (folklore of curiculum). Ada juga hasil pemikiran umum atau akal sehat (common sense).

3.      Masalah Peranan Guru

Sejalan dengan pengembangan IPTEK yang pesat dan realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor (guru BP), pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Seorang guru diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran (sebagai manajer), menunjukkan tujuan pembelajaran (direktor), mengorganisasikan kegiatan pembelajaran (koordinator), mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar (komunikator), menyediakan dan memberikan kemudahan-kemudahan belajar (fasilitator), dan memberikan dorongan belajar (stimulator).

4.      Masalah Pendidikan Dasar 9 Tahun

UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan Pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Kemudian PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun, terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP, Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional butir 26 antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Dilihat dari segi lamanya waktu belajar pada pendidikan dassar yaitu 9 tahun, kita sudah mengalami langkah maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang menetapkan wajib belajar hanya 6 tahun. Secara konseptual dan acuan yang diberikan oleh ketetapan-ketetapan resmi tersebut sudah sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, antara lain :

·      Realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP No. 28 Tahun 1989 masih harus dicarikan titik temunya dengan PP No. 65 Tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar, karena PP tersebut belum dicabut.

·      Kurikulum yang  belum siap

·      Pada masa transisi para pelaksana pendidikan dilapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain-lain.

E.       SOLUSI MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

1.      Solusi Masalah Pokok Pendidikan di Indonesia

a.      Solusi Masalah Pemerataan Pendidikan

Hal dasar yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemerataan pendidikan Indonesia adalah dana serta birokrasi yang jelas dan mudah. Dana dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasana sekolah yang ada di daerah, membiayai guru yang berkualitas, membangun atau menciptakan sumber daya manusia di daerah, dan pemberian subsidi supaya seluruh golongan masyarakat dapat menjangkau biaya pendidikan. Jelas dan mudahnya birokrasi sangat membantu kelancaran pemeratan pendidikan di setiap pelosok negeri Indonesia.

Demi mewujudkan generasi-generasi bangsa yang cerdas dan berguna bagi pembangunan, maka pemerintah tentu berfikir keras guna memecahkan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Untuk itu ada dua cara yang diupayakan yaitu cara konvensional dan cara inovatif.

Cara konvensional antara lain:

a)  Membangun gedung sekolah seperti SD Inpres dan atau ruangan belajar.

b)  Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sistem bergantian pagi dan sore)

Cara inovatif antara lain:

1.   Sistem pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru) atau Inpacts system (Instructionar Management by parent, community and, teacher). sistem tersebut dirintis di solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.

2.      SD kecil pada daerah terpencil.

3.      Sistem Guru Kunjung.

4.      SMP Terbuka (ISOSA _ In School Out off School Approach),

5.      Kejar Paket A dan B.

6.      Belajar Jarak Jauh, seperti Universitas Terbuka.

b.      Solusi Masalah Mutu Pendidikan

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendiidkan bersasaran pada perbaikkan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, dan menghasilkan hasil pendidikan.

Upaya pemecahan masalah masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen. Sebagai berikut:

Ø  Seleksi yanglebih rasional terhadap masukan mentah, khususnay untuk Slta dan PT.

Ø  Pengembanagn kemanpuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut.

Ø   Penyempurnaaan kurikulum

Ø  Pengembanagan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar

Ø  Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran

Ø  Peniungkatan adminisrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran

Ø  Kegiatan pengendalian mutu.

Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan:

Ø  Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga Negara yang butuh pendidikan dapat ditampung daalm suatu satuan pendidikan.

Ø  Dapat mencapai hasil yang bermutu artinya: perencanaan, pemprosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Ø  Dapat terlaksana secara efisien artinya: pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan.

Ø  Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya: hasil pendiidkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

2.      Solusi Masalah Aktual Pendidikan di Indonesia

Menurut Tirta rahardja pada (2010:249) beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah actual pendidikan, antara lain sebagai berikut:

a.       Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram tidak cukup berlangsung hanya secara incidental, pendekatan keterempilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditinjaklanjuti dengan  penyebaran buku penduannya kepada sekolah-sekolah. Dalam hubungan ini pelaksanaan pendidikan kesenian perlu diperhatikan khusus sehingga tidak menjadi pelajran yang dikesamingkan.

b.      Pelaksanaan KO dan ekstrakulikurel dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan, untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru.

c.       Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar keperguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat, merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar diperguruan tinggi. Oleh karena itu perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya antara lain sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Disegi lain pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan  akreditasi terhadap PTS  diperketat.

d.      Pendidikan tenaga kependidiakn (pejabat dan dalam jabatan) perlu diberi perhatian khusus, oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. PKG (pusat kegiatan guru),MGBS (musyawara guru bidang studi) dan MGMP ( musyawara guru mata pelajaran) perlu ditumbuhkembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru (self sustaining competencies). Pendayagunaan dumber belajar yang beraneka ragam perlu ditingkatkan, upaya ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah, guru dan teknisi sumber belajar.

e.       Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang utamanya,faktor penghambatnya.

Kepada masyarakat luar perlu diberikan informasi yang sifatnya memperjalas dan persuasive tentang makna dari pendidikan dasar. Realisasi dari pelaksanaan pendidikan dasar ini dilakukan secara bertahap.

Silahkan download contoh makalah tentang pendidikan di Indonesia dan Solusinya , lengkap
Ukuran File : 38 KB
Jenis File : Docx / Ms Word
Halaman  :  13 halaman berikut kata pengantar dan daftar isi

 DOWNLOAD

Terima kasih sudah berkunjung.
Admin